Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan – Bagian 1

Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan – Bagian 1

Pelaksana Pembubuhan Siapakah yang melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan? Jawaban : Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan dilaksanakan oleh Pelaksana Pembubuhan. (Pasal 2 PER-27/PJ/2013)   Siapakah Pelaksana Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan? Jawaban: Pelaksana Pembubuhan adalah perusahaan percetakan yang mendapat: izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal); dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia; untuk mencetak: cek, bilyet giro, atau efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal…

Read More

Saat penyerahan BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP (terkait dengan saat pembuatan FP)

Saat penyerahan BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP (terkait dengan saat pembuatan FP)

Kapan sebenarnya saat penyerahan BKP berwujud? Saat dikeluarkan dari gudang penjual kah atau saat diterima oleh pembeli?  Apakah saat penyerahan untuk penjual yang menggunakan juru kirim dengan yang tidak melalui juru kirim (penjual mengantar sendiri)  adalah berbeda atau sama? Jawaban : Dasar Hukum: Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b PP Nomor 1 TAHUN 2012 : penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurul sffat atau hukumnya berupa barang bergerak, lerjadi pada saat: Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga unluk dan atas…

Read More

Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak

Kapan batas waktu pembayaran pajak? Jawaban: Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (pasal 9 (1) UU KUP) Ketentuan batas waktu pembayaran pajak diatur lebih lanjut dalam PMK-184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-80/PMK.03/2010. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. (pasal 9 (2) UU KUP)   Apa…

Read More

Kasus terkait Faktur Pajak

Kasus terkait Faktur Pajak

Atas penerimaan uang deposit dimana belum dapat dipastikan jenis penyerahan BKP dan kuantitasnya, apakah sudah harus dibuatkan Faktur Pajak? Contoh Kasus: PKP C (supplier alat tulis dan perlengkapan kantor) menerima uang deposit dari PT lndah dimana deposit tersebut digunakan untuk pembayaran kebutuhan ATK PT Indah selama Juli 2014. Rincian BKP untuk jenis dan kuantitasnya baru diketahui setelah akhir bulan. Kapan saat pembuatan Faktur Pajaknya? Pada saat penerimaan uang deposit atau pada saat penyerahan? Jawaban: Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP…

Read More

Segala hal tentang e-faktur

Segala hal tentang e-faktur

Latar Belakang Apa dasar hukum pembuatan e-Faktur? Jawaban: Dasar hukum pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut: UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian FP PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan FP PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Eelektronik   Apa latar belakang diluncurkannya e-Faktur? Jawaban:…

Read More

PPh Final atas Penghasilan dari Usaha WP dengan Peredaran Bruto Tertentu

PPh Final atas Penghasilan dari Usaha WP dengan Peredaran Bruto Tertentu

Subjek dan Bukan Subjek Pajak WP manakah yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013? Jawaban : WP yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 TAHUN 2013 adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan kriteria sebagai berikut: Kriteria Keterangan WP OP atau WP badan, dan Tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. (Pasal 2 ayat (2) PP 46 TAHUN 2013 jo. Pasal 2 ayat…

Read More